ORGANISASI
– ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL
1.
INDISCHE
PARTIJ
Indische Partij berdiri di Bandung pada
tanggal 6 Desember 1912. Pendiri Indische Partij terkenal dengan sebutan tiga
serangkai, yaitu Douwes Dekker (ketua), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi
Suryaningrat (wakil ketua)[1].
Indische Partij adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia pertama kali
yang terang-terangan bergerak di bidang politik. Tujuan Indische Partij, yaitu
menumbuhkan dan meningkatkan nasionalisme untuk memajukan tanah air yang
dilandasi jiwa nasional serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka[2].
Dalam program kerjanya ditetapkan langkah-langkah untuk menyukseskan Indische Partij yaitu:
a) Meresapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia.
b) Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dibidang pemerintahan
maupun kemasyarakatan.
c) Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama
yang satu dengan agama yang lain.
d) Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan.
e) Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia, terutama memperkuat
mereka yang ekonominya lemah.
Indische Partij
terdiri diatas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia.
Indonesia sebagai “National Home” semua orang keturunan Bumi putera, Belanda,
Cina, Arab dan sebagainya yang mengakui Indonesia sebagai tanah air dan
kebangsaannya. Paham ini pada waktu dahulu dikenal sebagai Indisch
nationalisme. Yang kemudian hari melalui perhimpunan Indonesia dan PNI menjadi
Indonesich Nationalisme atau Nasionalisme Indonesia. Pasal-pasal ini pulalah
yang menyatakan Indische Partij sebagai partai politik yang pertama di
Indonesia. Bahwa Indische Partij adalah suatu partai yang radikal juga,
dinyatakan Douwes Dekker, didirikan partai ini merupakan “penantangan perang
dari pihak budak koloni yang memungut pajak.”
Berbeda dengan sikap
hati-hati terhadap Budi Utomo dan Serikat Islam pemerintah Hindia Belanda
bersikap tegas terhadap Indische Partij. Permohonan yang diajukan kepada
Gubernur Jendral untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada 4 Mare 1913,
Ditolak dengan alasan organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak
merusak keamanan umum[3].
Juga setelah pihak Indische Partij mengadakan audiensi kepada Gubernur Jenderal
dan diubahnya pasal kedua dari anggaran dasar, Indische Partij tetap merupakan
partai terlarang. Ini terjadi pada 11 Maret 1913. Kejadian ini merupakan peringatan
keras bagi Indische Partij dan juga partai-partai lain, bahwa kemerdekaan itu
tidak dapat diterima sebagai hadiah dari pemerintahan kolonial. Kemerdekaan itu
haruslah direbut, sehingga makin jelas perkataan Douwes Dekker setahun sebelumnya,
bahwa ”pengertian Hindia haruslah dipandang sebagai salah satu dari partai yang
bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah yang berkuasa disuatu
tanah jajahan, bukanlah pemimpin namanya melainkan penindasan dan penindasan
itu adalah musuh yang sebesar-besarnya bagi ksesejahteraan rakyat, lebih
berbahaya dari pemberontakan atau gerakan yang meminta perubahan pemerintahan
(revolusi).
Karena penulisan sebuah
risalah yang berjudul“ Als ik een Nederlander was” (andai kata saya orang
Belanda) oleh Suwardi Suryaninggrat pada sehubungan maksud Belanda mengadakan
ulang tahun ke-100 kemerdekaan negeri Belanda terhadap Perancis. Pada bulan
Agustus 1912, Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangunkusumo dan suwardi Suryaninggrat
dijatuhi hukuman pembuangan, dan mereka memilih Belanda[4].
Setelah kepergian tiga serangkai membawa pengaruh terhadap Indische Partij yang
semakin lama semakin menurun. Indishe partij hanya mampu bertahan selama kurang
lebih satu tahun lamanya, namun apa yang di cita-citakan oleh Indische Partij
telah tertanam pada hati sanubari seluruh rakyat Indonesia.
2.
INDISCHE
VERENIGING (PERHIMPUNAN INDONESIA)
Perhimpunan Indonesia (PI)
didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda[5],
diantaranya adalah Sutan Keayangan, R.M. Noto Suroto, mula-mula dengan nama Indische
vereeniging. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama
dari orang-orang yang berasal dari
Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non pribumi bukan Eropa, di
negeri Belanda dan hubungan dengan orang Indonesia.
Organisasi ini bersifat moderat (selalu
menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem) sebagai perkumpulan
sosial mahasiswa Indonesia di Belanda untuk memperbincangkan masalah dan
persoalan tanah air. Pada awalnya Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi
sosial. Memasuki tahun 1913, dengan dibuangnya tokoh Indische Partij ke Belanda
maka dibuatlah pokok pemikiran pergerakan yaitu Hindia untuk Hindia yang
menjadi nafas baru. Perkumpulan mahasiswa Indonesia. Iwa Kusumasumantri sebagai
ketua menyatakan 3 azaz pokok Indische Vereeniging yaitu:
1. Indonesia menentukan
nasibnya sendiri
2. Kemampuan dan kekuatan
sendiri
3. Persatuan dalam menghadapi Belanda
Tahun 1925 Indische Vereeniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia
dengan tujuannya Indonesia merdeka. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh aktivis
PI Belanda maupun di luar negeri, diantaranya ikut serta dalam kongres Liga
Demokrasi Perdamaian Internasional tahun 1926 di Paris, dalam kongres itu
Mohammad Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan akan kemerdekaan Indonesia.
demikian pula pendapat-pendapat mereka banyak disampaikan ke tanah air.
Kejadian ini menyebabkan pemerinah Belanda bertambah curiga pada
PI. Kecurigaan ini bertambah lagi sewaktu Moh,. Hatta atas nama PI
menandatangani suatu perjanjian rahasia dengan semaun (PKI) pada tanggal 5 Desember 1926 yang isinya
menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan PI dan akan dikembangkan menjadi
Partai Rakyat Kebangsaan Indonesia. perjanjian ini dinilai sebagai suatu masalah
besar, dibatalkan kembali oleh semaun.
Aksi-aksi yang dilakukan
menyebabkan Hatta dkk. dituduh melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Karena
dituduh menghasut untuk pemberontakan terhadap Belanda maka tahun 1927
tokoh-tokoh PI diantaranya M. Hatta, Nasir Pamuncak, Abdul Majid Djojonegoro
dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan diadili[6]
serta ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928,
namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan di Den Haag tanggal 22 Maret
1928 akhirnya pengadian membebaskan mereka dari tuduhan setelah dilakukan
pembelaan oleh Hatta dengan judul "Indonesia Virj" (Indonesia merdeka)
dan tertuduh lainnya didampingi salah seorang pembela Mr. Ban Duys, seorang
sosialis dalam perlemen Belanda.
3.
PARTAI KOMUNIS INDONESIA
a)
Latar belakang berdirinya
Pada tahun 1913,
H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia. Dialah yang pertama kali
memperkenalkan ide-ide sosial-demokrat yang revolusioner dan aktivisme serikat
buruh di Indonesia. Pada tahun 1914, dia mendirikan Indische Sociaal-Democratische
Vereeniging (ISDV) yang berhaluan kiri, dan dengan cepat menjadi partai komunis
pertama di Asia yang berada di luar Uni Soviet.[7] Dengan ini, dimulailah
pergerakan yang digawangi oleh kaum komunis yang lebih radikal.
Di awal pergerakan yang
dilakukannya, ISDV memiliki beberapa strategi politik untuk menyebarkan
ideologi sosial-demokrat dan komunis, yang merupakan hasil manifestasi paham
marxisme yang lahir di Eropa sebagai buah pemikiran Karl Marx dan Friedrich
Engels. Strategi itu diantaranya adalah dengan mendekati serdadu-serdadu bangsa
Belanda, Serdadu-serdadu Angkatan Laut, pegawai negri bangsa Belanda di bagian
sipil[8] Karena itu, pada awalnya ISDV
beranggotakan orang-orang berkebangsaan Belanda dan golongan Indo saja.
Setelah, para pemimpin ISDV diasingkan oleh pemerintah termasuk Sneevliet,
dimulailah aktivitas politik ISDV yang dipimpin oleh orang-orang Indonesia.
Maka, ISDV berubah namanya menjadi Perserikatan Kommunist di Hindia, dan
diganti lagi namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Maka, pada tahun 1920
lahirlah PKI dengan diketuai Semaun.
b)
Tokoh Kunci Pergerakan PKI
Semaun adalah tokoh
kunci PKI, dia adalah Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia. Bersama-sama
dengan Alimin dan Darsono, Semaun mewujudkan cita-cita Sneevliet
untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Pada 23 Mei
1920 Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian,
namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaun sebagai ketuanya.
PKI pada awalnya adalah bagian dari SI, tapi akibat dari perbedaan paham
akhirnya membuat kedua kekuatan besar di SI ini berpisah pada bulan Oktober
1921. Pada akhir tahun itu juga Semaoen meninggalkan Indonesia untuk pergi ke
Moskow[9].
c)
Pemberontakan 1926
Pada Mei 1925, Komite Exec dari
Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk
sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis,
tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin & Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda.
Dalam sebuah konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, serikat buruh perdagangan yang
dikontrol komunis memutuskan revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh para
pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan
luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Hal ini akan mengarah pada PKI
yang akan menggantikan pemerintah kolonial.
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bersama Alimin, Musso yang merupakan
salah satu pemimpin PKI di era tersebut sedang tidak berada di Indonesia. Ia
sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang tidak setuju dengan langkah
pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal
oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan,
4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan
823 dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [9]. Beberapa orang meninggal di dalam
tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran
pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI
kemudian bergerak di bawah tanah.
Rencana pemberontakan itu sendiri
sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di
Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang
mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Tan Malaka memprediksi bahwa
pemberontakan akan gagal, karena menurutnya basis kaum proletar Indonesia adalah
rakyat petani bukan buruh seperti di Uni Soviet. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral
perjuangan Revolusi
Rusia. Walau begitu,
beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI
berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya
yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari
pengasingan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam
gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia.
Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan
serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara
mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan
Indonesia , yang tak lama
kemudian berpihak pada PKI.[10]
d) Pembunuhan Massal dan
Akhir dari PKI
Soekarno
bertindak menyeimbangkan antara PKI, militer, faksi nasionalis, dan
kelompok-kelompok Islam terancam oleh kepopuleran PKI. Pengaruh pertumbuhan PKI
menimbulkan keprihatinan bagi pihak Amerika Serikat dan
kekuatan barat anti-komunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi lebih
tidak stabil; Inflasi tahunan mencapai lebih dari 600 persen dan kehidupan
Indonesia memburuk.
PKI
dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin
kuat. Sehingga para pesaing PKI mulai khawatir PKI akan memenangkan pemilu
berikutnya. Gerakan-gerakan untuk menentang PKI mulai bermunculan, dan
dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember 1964, Chaerul Saleh dari Partai Murba (dibentuk
oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka) menyatakan
bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba,
tuntutan itu dipaksakan kepada Soekarno pada awal 1965. Dalam konteks
Konfrontasi dengan Malaysia, PKI menyerukan untuk 'mempersenjatai rakyat'. Sebagian
besar pihak dari tentara Angkatan Darat melarang hal ini. Sikap Soekarno tetap
secara resmi untuk tidak terlalu mengambil sikap atas hal tersebut karena
Sukarno cenderung mendukung Konfrontasi dengan Malaysia seperti PKI. Pada bulan
Juli sekitar 2000 anggota PKI mulai menggelar pelatihan militer di dekat
pangkalan udara Halim. Terutama dalam konsep 'mempersenjatai rakyat' yang telah
memenangkan banyak dukungan di antara kalangan militer Angkatan Udara dan
Angkatan Laut. Pada tanggal 8 September demonstran PKI memulai untuk
pengepungan selama dua hari di Konsulat AS di Surabaya. Pada tanggal 14
September, Aidit mengalamatkan kepada gerilyawan PKI untuk mendesak anggota
agar waspada dari hal-hal yang akan datang. Pada 30 September Pemuda Rakyat dan Gerwani, kedua
organisasi PKI terkait menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis
inflasi yang melanda.
Pada malam
30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan
mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan
keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang
menyebut diri mereka "Gerakan 30 September ("G30S"). Dengan banyaknya jendral tentara
senior yang mati atau hilang, Jenderal Suharto mengambil
alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober.
Tentara dengan cepat menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye
propaganda anti-Komunis
di seluruh Indonesia. Bukti yang mengaitkan PKI untuk pembunuhan para jenderal
tidak meyakinkan, yang mengarah ke spekulasi bahwa keterlibatan mereka sangat
terbatas, atau bahwa Suharto mengorganisir peristiwa, secara keseluruhan atau
sebagian, dan mengkambinghitamkan kepada komunis. Dalam pembersihan
anti-komunis melalui kekerasan berikutnya, diperkirakan 500.000 komunis (atau
dicurigai) dibunuh, dan PKI secara efektif dihilangkan (lihat Pembantaian di Indonesia 1965–1966). Jenderal
Suharto kemudian mengalahkan Sukarno secara politik dan diangkat menjadi
presiden pada tahun 1968, karena mengkonsolidasikan pengaruhnya atas militer
dan pemerintah.[11]
Sampai
tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari
banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana
kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun
1965. Selama masa presiden Abdurrahman
Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke
Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi
terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu,
Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara
khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok
masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes
pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah
sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera
menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan
teliti" terhadap ide tersebut.[12]
DAFTAR PUSTAKA
Sudiyo. 2002. Pergerakan
Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Kartodirdjo, Sartono. 1975. sejarah nasional indonesia jilid IV, Jakarta: Depdikbud.
Ricklefs.
2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008
Jakarta: Serambi..
Pringgodigdo.
1994 Sejarah
Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat.
Wikipedia, “Semaun”, diakses dari id.wikipedia.org/wiki/Semaun
pada 7 April 2012
Partai Komunis Indonesia
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html
[1]
Sudiyo, Pergerakan Nasional Mencapai dan
Mempertahankan Kemerdekaan, ( Jakarta :
PT. Rineka Cipta, 2002 ), hlm.35
[2]
Sartono Kartodirdjo, sejarah nasional
indonesia jilid IV, ( Jakarta: Depdikbud, 1975 ), hlm. 191
[3]
Op. Cit. Hlm. 38
[4] Ibid.
Hlm. 36
[5]
Ibid. Hlm. 24
[6]
Ibid. Hlm. 28
[10] Partai Komunis Indonesia - Wikipedia
bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html
[11] Ibid.
[12] ibid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar