Jumat, 16 September 2016

ORGANISASI – ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

ORGANISASI – ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

1.      INDISCHE PARTIJ
Indische Partij berdiri di Bandung pada tanggal 6 Desember 1912. Pendiri Indische Partij terkenal dengan sebutan tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker (ketua), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (wakil ketua)[1]. Indische Partij adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia pertama kali yang terang-terangan bergerak di bidang politik. Tujuan Indische Partij, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan nasionalisme untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka[2]. Dalam program kerjanya ditetapkan langkah-langkah untuk  menyukseskan  Indische Partij yaitu:
a)      Meresapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia.
b)      Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dibidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
c)      Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan agama yang lain.
d)     Memperbesar pengaruh pro Hindia (Indonesia) di dalam pemerintahan.
e)      Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia, terutama memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
Indische Partij  terdiri diatas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebagai “National Home” semua orang keturunan Bumi putera, Belanda, Cina, Arab dan sebagainya yang mengakui Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Paham ini pada waktu dahulu dikenal sebagai Indisch nationalisme. Yang kemudian hari melalui perhimpunan Indonesia dan PNI menjadi Indonesich Nationalisme atau Nasionalisme Indonesia. Pasal-pasal ini pulalah yang menyatakan Indische Partij sebagai partai politik yang pertama di Indonesia. Bahwa Indische Partij adalah suatu partai yang radikal juga, dinyatakan Douwes Dekker, didirikan partai ini merupakan “penantangan perang dari pihak budak koloni yang memungut pajak.”
Berbeda dengan sikap hati-hati terhadap Budi Utomo dan Serikat Islam pemerintah Hindia Belanda bersikap tegas terhadap Indische Partij. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jendral untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada 4 Mare 1913, Ditolak dengan alasan organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum[3]. Juga setelah pihak Indische Partij mengadakan audiensi kepada Gubernur Jenderal dan diubahnya pasal kedua dari anggaran dasar, Indische Partij tetap merupakan partai terlarang. Ini terjadi pada 11 Maret 1913. Kejadian ini merupakan peringatan keras bagi Indische Partij dan juga partai-partai lain, bahwa kemerdekaan itu tidak dapat diterima sebagai hadiah dari pemerintahan kolonial. Kemerdekaan itu haruslah direbut, sehingga makin jelas perkataan Douwes Dekker setahun sebelumnya, bahwa ”pengertian Hindia haruslah dipandang sebagai salah satu dari partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah yang berkuasa disuatu tanah jajahan, bukanlah pemimpin namanya melainkan penindasan dan penindasan itu adalah musuh yang sebesar-besarnya bagi ksesejahteraan rakyat, lebih berbahaya dari pemberontakan atau gerakan yang meminta perubahan pemerintahan (revolusi).
Karena penulisan sebuah risalah yang berjudul“ Als ik een Nederlander was” (andai kata saya orang Belanda) oleh Suwardi Suryaninggrat pada sehubungan maksud Belanda mengadakan ulang tahun ke-100 kemerdekaan negeri Belanda terhadap Perancis. Pada bulan Agustus 1912, Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangunkusumo dan suwardi Suryaninggrat dijatuhi hukuman pembuangan, dan mereka memilih Belanda[4]. Setelah kepergian tiga serangkai membawa pengaruh terhadap Indische Partij yang semakin lama semakin menurun. Indishe partij hanya mampu bertahan selama kurang lebih satu tahun lamanya, namun apa yang di cita-citakan oleh Indische Partij telah tertanam pada hati sanubari seluruh rakyat Indonesia.
2.      INDISCHE VERENIGING (PERHIMPUNAN INDONESIA)
Perhimpunan Indonesia (PI) didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda[5], diantaranya adalah Sutan Keayangan, R.M. Noto Suroto, mula-mula dengan nama Indische vereeniging. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari  Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non pribumi bukan Eropa, di negeri Belanda dan hubungan dengan orang Indonesia.
Organisasi ini bersifat moderat (selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem) sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda untuk memperbincangkan masalah dan persoalan tanah air. Pada awalnya Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi sosial. Memasuki tahun 1913, dengan dibuangnya tokoh Indische Partij ke Belanda maka dibuatlah pokok pemikiran pergerakan yaitu Hindia untuk Hindia yang menjadi nafas baru. Perkumpulan mahasiswa Indonesia. Iwa Kusumasumantri sebagai ketua menyatakan 3 azaz pokok Indische Vereeniging yaitu:
1.      Indonesia menentukan nasibnya sendiri
2.      Kemampuan dan kekuatan sendiri
3.       Persatuan dalam menghadapi Belanda
Tahun 1925 Indische Vereeniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan tujuannya Indonesia merdeka. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh aktivis PI Belanda maupun di luar negeri, diantaranya ikut serta dalam kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional tahun 1926 di Paris, dalam kongres itu Mohammad Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan akan kemerdekaan Indonesia. demikian pula pendapat-pendapat mereka banyak disampaikan ke tanah air.

Kejadian ini menyebabkan pemerinah Belanda bertambah curiga pada PI. Kecurigaan ini bertambah lagi sewaktu Moh,. Hatta atas nama PI menandatangani suatu perjanjian rahasia dengan semaun (PKI)  pada tanggal 5 Desember 1926 yang isinya menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan PI dan akan dikembangkan menjadi Partai Rakyat Kebangsaan Indonesia. perjanjian ini dinilai sebagai suatu masalah besar, dibatalkan kembali oleh semaun.
 Aksi-aksi yang dilakukan menyebabkan Hatta dkk. dituduh melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Karena dituduh menghasut untuk pemberontakan terhadap Belanda maka tahun 1927 tokoh-tokoh PI diantaranya M. Hatta, Nasir Pamuncak, Abdul Majid Djojonegoro dan Ali Sastroamijoyo ditangkap dan diadili[6] serta ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928,  namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan di Den Haag tanggal 22 Maret 1928 akhirnya pengadian membebaskan mereka dari tuduhan setelah dilakukan pembelaan oleh Hatta dengan judul "Indonesia Virj" (Indonesia merdeka) dan tertuduh lainnya didampingi salah seorang pembela Mr. Ban Duys, seorang sosialis dalam perlemen Belanda.
3.      PARTAI KOMUNIS INDONESIA
a)      Latar belakang berdirinya
Pada tahun 1913, H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia. Dialah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide sosial-demokrat yang revolusioner dan aktivisme serikat buruh di Indonesia. Pada tahun 1914, dia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang berhaluan kiri, dan dengan cepat menjadi partai komunis pertama di Asia yang berada di luar Uni Soviet.[7] Dengan ini, dimulailah pergerakan yang digawangi oleh kaum komunis yang lebih radikal.
Di awal pergerakan yang dilakukannya, ISDV memiliki beberapa strategi politik untuk menyebarkan ideologi sosial-demokrat dan komunis, yang merupakan hasil manifestasi paham marxisme yang lahir di Eropa sebagai buah pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Strategi itu diantaranya adalah dengan mendekati serdadu-serdadu bangsa Belanda, Serdadu-serdadu Angkatan Laut, pegawai negri bangsa Belanda di bagian sipil[8] Karena itu, pada awalnya ISDV beranggotakan orang-orang berkebangsaan Belanda dan golongan Indo saja. Setelah, para pemimpin ISDV diasingkan oleh pemerintah termasuk Sneevliet, dimulailah aktivitas politik ISDV yang dipimpin oleh orang-orang Indonesia. Maka, ISDV berubah namanya menjadi Perserikatan Kommunist di Hindia, dan diganti lagi namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Maka, pada tahun 1920 lahirlah PKI dengan diketuai Semaun.
b)     Tokoh Kunci Pergerakan PKI
Semaun adalah tokoh kunci PKI, dia adalah Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia. Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaun mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Pada 23 Mei 1920 Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaun sebagai ketuanya. PKI pada awalnya adalah bagian dari SI, tapi akibat dari perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di SI ini berpisah pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga Semaoen meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow[9].
c)      Pemberontakan 1926
Pada Mei 1925, Komite Exec dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis, tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin & Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Dalam sebuah konferensi di Prambanan, Jawa Tengah, serikat buruh perdagangan yang dikontrol komunis memutuskan revolusi akan dimulai dengan pemogokan oleh para pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Hal ini akan mengarah pada PKI yang akan menggantikan pemerintah kolonial.
Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bersama Alimin, Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI di era tersebut sedang tidak berada di Indonesia. Ia sedang melakukan pembicaraan dengan Tan Malaka yang tidak setuju dengan langkah pemberontakan tersebut. Pemberontakan ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [9]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.
Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Tan Malaka memprediksi bahwa pemberontakan akan gagal, karena menurutnya basis kaum proletar Indonesia adalah rakyat petani bukan buruh seperti di Uni Soviet. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.
Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pengasingan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berpihak pada PKI.[10]
d)     Pembunuhan Massal dan Akhir dari PKI
Soekarno bertindak menyeimbangkan antara PKI, militer, faksi nasionalis, dan kelompok-kelompok Islam terancam oleh kepopuleran PKI. Pengaruh pertumbuhan PKI menimbulkan keprihatinan bagi pihak Amerika Serikat dan kekuatan barat anti-komunis lainnya. Situasi politik dan ekonomi menjadi lebih tidak stabil; Inflasi tahunan mencapai lebih dari 600 persen dan kehidupan Indonesia memburuk.
PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin kuat. Sehingga para pesaing PKI mulai khawatir PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Gerakan-gerakan untuk menentang PKI mulai bermunculan, dan dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember 1964, Chaerul Saleh dari Partai Murba (dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka) menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba, tuntutan itu dipaksakan kepada Soekarno pada awal 1965. Dalam konteks Konfrontasi dengan Malaysia, PKI menyerukan untuk 'mempersenjatai rakyat'. Sebagian besar pihak dari tentara Angkatan Darat melarang hal ini. Sikap Soekarno tetap secara resmi untuk tidak terlalu mengambil sikap atas hal tersebut karena Sukarno cenderung mendukung Konfrontasi dengan Malaysia seperti PKI. Pada bulan Juli sekitar 2000 anggota PKI mulai menggelar pelatihan militer di dekat pangkalan udara Halim. Terutama dalam konsep 'mempersenjatai rakyat' yang telah memenangkan banyak dukungan di antara kalangan militer Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Pada tanggal 8 September demonstran PKI memulai untuk pengepungan selama dua hari di Konsulat AS di Surabaya. Pada tanggal 14 September, Aidit mengalamatkan kepada gerilyawan PKI untuk mendesak anggota agar waspada dari hal-hal yang akan datang. Pada 30 September Pemuda Rakyat dan Gerwani, kedua organisasi PKI terkait menggelar unjuk rasa massal di Jakarta terhadap krisis inflasi yang melanda.
Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September ("G30S"). Dengan banyaknya jendral tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Suharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan cepat menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye propaganda anti-Komunis di seluruh Indonesia. Bukti yang mengaitkan PKI untuk pembunuhan para jenderal tidak meyakinkan, yang mengarah ke spekulasi bahwa keterlibatan mereka sangat terbatas, atau bahwa Suharto mengorganisir peristiwa, secara keseluruhan atau sebagian, dan mengkambinghitamkan kepada komunis. Dalam pembersihan anti-komunis melalui kekerasan berikutnya, diperkirakan 500.000 komunis (atau dicurigai) dibunuh, dan PKI secara efektif dihilangkan (lihat Pembantaian di Indonesia 1965–1966). Jenderal Suharto kemudian mengalahkan Sukarno secara politik dan diangkat menjadi presiden pada tahun 1968, karena mengkonsolidasikan pengaruhnya atas militer dan pemerintah.[11]
Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.[12]


DAFTAR PUSTAKA

Sudiyo. 2002.  Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan, Jakarta :  PT. Rineka Cipta.
Kartodirdjo, Sartono. 1975. sejarah nasional indonesia jilid IV,  Jakarta: Depdikbud.
Ricklefs. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 Jakarta: Serambi..
Pringgodigdo.  1994 Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Dian Rakyat.
Wikipedia, “Semaun”, diakses dari id.wikipedia.org/wiki/Semaun pada 7 April 2012
Partai Komunis Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html





[1] Sudiyo, Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan, ( Jakarta :  PT. Rineka Cipta, 2002 ), hlm.35
[2] Sartono Kartodirdjo, sejarah nasional indonesia jilid IV, ( Jakarta: Depdikbud, 1975 ), hlm. 191
[3] Op. Cit. Hlm. 38
[4]  Ibid. Hlm. 36
[5] Ibid. Hlm. 24
[6] Ibid. Hlm. 28
[7] Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 370.
[8] Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (Dian Rakyat,1994). hlm. 28
[9] Wikipedia, “Semaun”, diakses dari id.wikipedia.org/wiki/Semaun pada 7 April 2012
[10] Partai Komunis Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html
[11] Ibid.
[12] ibid

resensi buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 A dari Bab 14 sampai akhir

555e68e40423bd412d8b4568.jpeg
A.    IDENTITAS BUKU
Judul Buku Terjemahan               : Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 A
Judul Asli                                     : A History Of Modern Indonesia Since C. 1200
Penulis                                          : M. C. Ricklefs
ISBN                                            : 979-16-0012-0
Penerbit                                        : Serambi
Penerjemah                                   : Tim Penerjemah Serambi
Penyunting                                   : Moh. Sidik Nugraha dan M. C. Ricklefs
Pemeriksa Aksara             : Daniel Solihin
Pewajahan                                    : Siti Qamariyah
Kategori                                       : Buku Sejarah
Tempat Dan Tahun Terbit            : Jakarta, 2008
Tebal                                            : 866 Hlm.
Ukuran                                         : 15x23.5 cm

B.     IDENTITAS PENULIS
M. C. RICKLEFS adalah profesor sejarah di universitas nasinal Singapore. Dia pernah mengajar di Sekolah Kajian Oriental Dan Afrika (Universitas London) dan Universitas Monash, dan menjadi Direktur Sekolah Penelitian Tentang Asia dan Pasific (Universitas Australia).
C.  ISI BUKU           
1. Bahasan ke 4 mengenai munculnya konsepsi indonesia ± 1900-42
BAB 14 hlm 327-351 berjudul zaman penjajahan baru, berisikan tentang pernyataan keprihatinan Belanda atas kesejahteraan bangsa Indonesia, lalu dia membuat suatu kebijakan yang diberi nama “Politik Etis”, yang isinya lebih banyak janji-janji dari pada pelaksanaan, namun intinya hanya eksploitasi dan penaklukan. Belanda menyebutkan tiga prinsip Politik Etis, yaitu pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk.
Ciri-ciri dari Politik Etis yaitu, kekayaan indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan asing, sedangkan industri pribumi tidak dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi yang penting berlangsung di luar jawa sedangkan di Jawa sendiri ekonomi tak berjalan begitu baik. Pendidikan seharusnya menjadi kunci bagi suatu zaman yang baru, tetapi jumlah sekolah yang disediakan terlalu sedikit dibanding jumlah penduduk. Konsesi-konsesi kekuasaan politik yang dangkal dipergunakan untuk mengesahkan suatu pemerintahan yang otoriter.
Bentuk dari politik etis itu sendiri, yaitu industri Belanda melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial, banyak modal Belanda maupun internasional mencari peluang-peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan mentah, khususnya di daerah luar Jawa. Pajak yang dikenakan kepada orang Indonesia mengalami kenaikan ketika keuangan kolonial terancam pada Perang Dunia I. Meningkatkan produksi bahan pangan dengan jalan mengadakan percobaan dengan bibit-bibit baru, mendorong pemakaian pupuk dsb. Belanda meningkatkan anggaran belanja mereka untuk proyek-proyek kesehatan umum. Orang – orang  Indonesia diberikan kesempatan untuk memperoleh pelajaran bahasa Belanda.
Adanya sekolah-sekolah Hollandsch – Inlandsch, “Belanda-Pribumi” (HIS), 1914 untuk bangsa Indonesia golongan atas. Tahun 1914 berdiri sekolah MULO ( Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, semacam SLTP yang didirikan untuk orang-orang Indonesia golongan atas, orang-orang Cina, dan orang-orang Eropa yang telah selesai sekolah dasar. Tahun1919, AMS (Algemeene Middelbare Scholen), semacam SMU yang didirikan untuk membawa para murid memasuki tingkat perguruan tinggi. Yang mendapat kesempatan memasuki perguruan tinggi adalah mereka yang berhasil menembus sistem Eropa menuju HBS (Hoogere Burgerschool; sekolah atas untuk kelas menengah) dan kemudian keperguruan tinggi di negeri Belanda.
BAB 15 hlm 352-387 berjudul Langkah-Langkah Pertama Menuju Kebangkitan Nasional ± 1900-27 Berisi tentang timbulnya gerakan-gerakan anti-penjajahan dalam bentuk organisasi-organisasi yang didominasi oleh orang Jawa dan etnis Minangkabau. Dari Jawa adanya gerakan dari kaum abangan yang pemikiran agama mereka cenderung bersifat mistik, relatif tidak memperdulikan tuntutan kewajiban upacara agama Islam dan sevara budaya terikat pada bentuk-bentuk seni Jawa, seperti wayang. Bulan Mei 1908 berdirilah Budi Utomo yang merupakan sebuah organisasi pelajar guna memajukan kepentingan priyayi rendahan. Bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura, kebudayaannya berkaitan erat dengan Jawa, bahasa resminya bahasa Melayu. Organisasi ini merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan jarang memainkan peran politik yang aktif.
Tokoh dari budi utomo yaitu Dr. Wahidin soedirohoesodo yang merupakan inspirator pembentukan organisasi ini, Tjipto Mangunkusumo yang radikal juga seorang dokter memimpin sekelompok minoritas. Ketika ditangannya organisasi ini tidak terbatas di Jawa dan Madura, dia juga tidak mengagumi kebudayaan Jawa. Selanjutnya Dr. Radjiman Wediodiningrat seorang dokter dari Jawa yang dipengaruhi kebudayaan Jawa.
Selanjutnya tahun 1909 organisasi Serikat Dagang Islamiyah yang didirikan oleh Tirtoardisurjo, organisasi ini dimaksudkan untuk membantu pedagang-pedagang Indonesia. Tahun 1912 organisasi ini merubah namanya menjadi Serikat Islam (SI).
Masa sesudah tahun 1909, di seluruh Indonesia bermunculan organisasi baru di kalangan elite terpelajar, seperti Jong Java “Pemuda Jawa” (1918), Jong Sumatranen Bond “Perserikatan Pemuda Sumatra” (1917), Studerenden Vereeniging Minahasa “ Perserikatan  Mahasiswa Minahasa (1918), Jong Ambon (1918), Sarekat Ambon (1920), Pasundan “Tanah Sunda”, (1914), Dll.
Kemudian lahirlah gerakan Pembaharuan Islam, orang-orang Minangkabau memainkan peran penting didalamnya. Tahun 1906, surat kabar bahasa Melayu al-imam, “pemimpin agama”, mulai diterbitkan di Singapura dengan menyajikan analisis Islam modernis pertama yang benar-benar mendalam mengenai masalah-masalah sosial, agama, dan ekonomi.
Tokoh ulama dari Minangkabau diantaranya Syekh Tahir Bin Jalaluddin (1869-1957), Syekh Ahmad Khatib yang merupakan Imam Mazhab Syafi’i Di Masjid Mekah, Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Haji Rasul ( Haji Abdul Karim Amrullah, 1879-1945) yang keduanya merupakan murid Ahmad Khatib.
Kemudian pada tahun 1909 , sekolah modernis pertama lahir di Padang yang bernama Sekolah Adabiyah, Sekolah Tawalib di Padangpanjang, pendidikan kaum wanita Islam dimulai pada tahun 1915 ketika sekolah Diniyah di buka di Padangpanjang, pada tahun 1909 Sutan Maharaja mendirikan sekolah penenunan untuk kaum wanita di Padang, tahun 1911, ia menerbitkan surat kabar yan bernama soenting melajoe, “Hiasan Melayu”, salah satu terbitan pertama untuk kaum wanita Indonesia.
Pada tahun 1912, kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah “jalan Muhammad”, namun Muhammadiyah mengundang banyak permusuhan dan kebencian dari komunitas adama di Jawa. Di Minangkabau sendiri organisasi ini mendapat sambutan baik oleh masyarakat, karena orang Minang bersifat dinamis. Muhammadiya di minangkabau di perkenalkan oleh Haji Rasul pada tahun 1925. Anggotanya juga lebih banyak dari yang di Jawa, yaitu ± 250.000 orang.
Pada tahun 1911, suatu partai politik yang bernama Indische Partij, “partai Hindia”, didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Doiwes Dekker (Setia Buddhi).
Pada tahun 1913, H.J.F.M sneevliet, mendirikan gerakan revolusioner dan aktivisme dari serikat buruh, yang diberi nama Indische Sociaal-Democratische vereemiging (ISDV), “ Ikatan sosial-demokrat Hindia”, di Surabaya. Ini adalah partai komunis di Asia yang berada di luar negeri Uni Soviet. Seorang pemuda jawa buruh kereta api yang bernama Semaun menjadi angggota SI cabang Surabaya pindah ke Semarang, dimanan Sneevliet aktif dalam buruk kereta api dan trem. Kini Semaun juga bergabung dengan ISDV.
Ketika organisasi ISDV berada di tangan Semaun dan Darsono Notosudirdjo, pada tahun 1924, ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Lahirlah PKI. Hancurnya PKI karena perpecahan di dalam tubuhnya, pimpinan PKI mulai meragukan cita-cita, ideologi dan propagandanya ketika menemukan bahwa jumlah pengikutnya yang nonproletar atau yang tidak tergolong kaum buruh semakin banyak.
BAB 16 hlm 388-418 berjudul Represi dan Krisis Ekonomi 1927-1942, berisi tentang, penindasan dan kekangan yang terjadi pada rakyat Indonesia serta krisis ekonomi dibawah kekuasaan kolonial Belanda dan timbulnya semangat nasionalisme yang dibawa oleh pemimpin – pemimpin baru setelah hancurnya PKI yang menimbulkan semangat baru, yaitu Sukarno yang mendirikan Algemeene Studieclub, “ kelompok belajar umum”, di kalangan mahasiswa. Kelompok belajar ini bersifat politis, dengan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuannya.
Pada tanggal 4 juli 1927, sukarno dan Algemeene Studieclub memprakarsai pembentukan partai politik baru, Perserikatan Nasional Indonesia, dengan Sukarno sebagai ketuanya. Pada bulan Mei nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan PNI adalah kemerdekaan bagi kepulauan Indonesia yang akan dicapai dengan cara noonkooperatif dan dengan organisasi massa, mencita-citakan kemerdekaan politik, berpandangan kewilayahan denganbatas-batas yang telah ditentukan oleh kolonial Belanda dan berideologikan nasionalisme sekuler.
Dan juga pada Bab ini juga membahas bentuk gerakan-gerakan nasionalisme, seperti dalam bidang sastra; pada tahun 1918 terbit sekitar 40 surat kabar, tahun 1925 ada sekitar 200 , tahun 1928 ada lebih dari 400 harian, mingguan, dan bulanan. Munculnya kesastraan modern, tokohnya Muhammad Yamin meninggalkan benuk-bentuk pantun dan syair serta menerbitkan sajak-sajak pertamanya tahun 1929-1930. Pada tahun 1922, Marah Roesli menerbitkan roman modern pertama, siti noerbaja.  Seorang pengarang Batak, Sanusi Pane menulis puisi modern pada tahun 1921.
Pada bidang seni lukis muncullah pelukis Jerman Walter spies tahun 1920-an dan seniman Belanda Rudolf Bonnet yang tinggal di Bali dan terjadilah proses saling mempengaruhi antara kesenian Bali dengan kesenian Eropa.
Pada bulan Oktober 1928, kegiatan-kegiatan budaya dan politik  ke arah persatuan Indonesia bergabung secara resmi pada kongres pemuda yang diadakan di Batavia. Di dalam sumpah pemuda-nya, kongres menyetujui tiga pengakuan: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia dan satu bahasa, bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Dalam memperingati kongres ini, Yamin menulis sekumpulan sajak yang terbit tahun 1929 dengan judul Indonesia tumpah darahku.
Tahun 1930, ekonomi Indonesia tiba-tiba berubah karena depresi ekonomi yang melanda dunia. Harga beberapa produk indonesia mengalami penurunan dan pasar untuk ekspor gula menciut karena produksi gula bit meluas di mana-mana. Tak cukup siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah Oktober 1929. Indonesia amat tergantung pada ekspornya, terutama produksi minyak bumi dan pertanian. Perusahaan-perusahaan kecil menghadapi bencana. Para pekerja diberhentikan dan akibatnya gaji yang dibayarkan dalam industri berkurang. Rekuitmen pegawai sipil secara keseluruhan dihentikan, gaji dipotong, dan pegawai negeri yang tidak penting diberhentikan.
Dampak dari krisis ekonomi tersebut ialah para pekerja Indonesia cenderung kembali ke pertanian untuk menyambung hidup, sebagian lahan yang tidak digunakan lagi untuk produksi gula digunakan kembali untuk produksi padi.
Bab ini diakhiri dengan berakhirnya pemerintahan kolonial belanda di Jawa yang menyerah dan gubernur Jendral Tjarda van Starsjenborgh di tawan oleh pihak Jepang.
2. Bahasan ke 5 mengenai Runtuhnya Negara Jajahan, 1942-50
                        Bab 17  hlm 421-445 berjudul Perang Dunia II dan Pendudukan Jepang , 1942-5. Membahas tentang            mulainya kekuasaan Jepang atas Indonesia dimana Jepang menerapkan berbagai aturan-aturan terhadap wilayah jajahannya tersebut serta jepang mencoba menghapus pengaruh Barat dari wilayah jajahannya. Akhir dari Bab ini ialah sampai Indonesia merdeka dari tangan Jepang, yang ketika itu Jepang mengalami kekalahan pada  perang dunia II, yang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.
                        Beberapa kebijakan Jepang atas Indonesia ialah Indonesia dibagi atas tiga wilayah oleh Jepang. Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, sedangkan Jawa dan maduran berada di bawah Angkatan Darat ke-16, kedua wilayah ini berada di bawah angkatan darat wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut.
                        Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang. Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri.
                        Untuk memusnahkan pengaruh Barat, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta memajukan pemakaian bahasa Jepang. Patung-patung Eropa diruntuhkan, jala-jalan diberi nama barum dan Batavia diberi nama Jakarta lagi. Jepang mulai menghapuskan semua organisasi politik  dan mulai membentuk organisasi baru.
Pada bulan April 1942, usaha pertama dalam bentuk gerakan rakyat, “Gerakan tiga A”, dimulai di Jawa. Nama ini berasal dai slogan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Gerakan ini tidak berhasi mencapai tujuannya, karena para pejabat Indonesia hanya memberi sedikit dukungan.
                        Bulan April 1943, suatu Korps pemuda (Seinenda) yang bersifat semi militer dibentuk untuk para pemuda yang berusia anara 14 dan 25 tahun. Untuk para pemuda yang berusia 25-35 tahun dibentuk suatu Korps kewaspadaan (Keibodan), sebagai organisai pembantu polisi, kebakaran dan serangan udara. Pada pertengahan tahun 1943, dibentuk Heiho (pasukan pembantu), sebagai bagian dari  angkatan darat dan angkatan laut Jepang.
                        Pada akhir Bab ini,  menjelaskan kekalahan dan menyerahhnya Jepang  yang ketika itu pada tanggal 6 Agustus, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan 78.000 orang. Dan bom atom kedua jatuh di Nagasaki. Membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus, maka  terjadi kekosongan politik di Indonesia. Di rumah laksamana Maeda di jakarta pernyataan kemerdekaan dirancang sepanjang malam hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Sukarno membacakan pernyataan kemerdekaan dihadapan sekelompok orang. Akhirnya Republik Indonesia telah lahir.
                        Bab 18 hlm 446-492 berjudul Revolusi, 1945-50, membahas tentang Semua usaha yang menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba.
                        kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi dan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dan generasi tua, antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-kekuatan islam dan kekuatan-kekkuatan sekuler, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu gambaran mengenai suatu masa ketika perpecahan-perpecahan yang menimpa bangsa Indonesia berbentuk beraneka ragam dan terus-menerus berubah.  Sedangkan, bagi para pemimpin revolusi Indonesia, tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya.
                        Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mendapatkan pengakuan dari negara lain, pemerintah pusat republik segera dibentuk di Jakarta pada akhir Agustus 1945. Sukarno diangkat menjadi presiden (1945-60) dan Hatta sebagai wakil presiden serta ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden dan komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat provinsi serta karesidenan.
Berakhirnya Revolusi Fisik ketika adanya pengakuan kedaulatan tanggal 27 desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk RIS. Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia tanggal 17 agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI. Selanjutnya pada tanggal 28 september 1950, Indonesia di terima menjadi anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi telah di akui oleh dunia internasional.
3.  Bahasan ke 6 mengenai Indonesia Merdeka
Bab 19 hlm 493-532 berjudul Percobaan Demokrasi Pertama 1950-7, tentang cara Indonesia menata diri sendiri, menentukan masa depannya setelah berjuang  dalam mempertahankan kemerdekaan, karena Indonesia masih menunjukkan adanya kemiskinan,rendahnya tingkat pendidikan,dan tradisi-tradisi yang otoriter,artinya Indonesia bergantung kepada kearifan dan nasib baik kepemimpinan Indonesia.
Indonesia memnciptakan sebuah negara demokrasi, akan tetapi pada tahun1957, percobaan demokrasi pertama ini mengalami kegagalan, korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi tidak terwujud.
Masalah-masalah ekonomi sangat besar, perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri di penjuru negeri rusak berat, jumlah penduduk meningkat tajam, produksi pangan meningkat, tapi tidak cukup,
Karena di jawa terdapat ibukota negara, sebagian kota-kota besar lainnya adalah mayoritas kaum politisi sipil, dan mayoritas penduduk negara maka, daerah luar jawa pada umumnya cenderung dilupakan oleh pemerintah pusat. Dalam pensubsidian perekonomian Jawa , Maka Rupiah Indonesia (mata uang yang diperkenalkan setelah Revolusi) dipertahankan pada nilai tukar yang di buat tinggi.Hal ini menyebabkan kesulitan bagi daerah daerah diluar pulau Jawa, sehingga banyak terjadi penyeludupan dan perdagangan gelap.
Diantara masalah-masalah yang dihadapi negara baru ini ialah apa yang harus dilakukan  dengan tentara. Dan inilah persoalan-persoalan yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah tahun 1950, tahun ini politisi beranggapan bahwa mereka berhak untuk mengatur tentang urusan militer. Mulai dari tahun kemerdekaan sampai tahun 1950 tentara sudah berkurang dari yang awalnya 250.000 sampai 300.000 orang menjadi 200.000 orang saja. Panglima terpecah-pecah diantara mereka ini, hal ini terjadi karena tidak adanya peran pasti mereka. Perpecahan di tubuh tentara masih mencerminkan asal usul pada mas belanda, Jepang dan Revolusi.
Meskipun sistem politik sampai 1957 tersebut mempunyai kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kmenangan. Indonesia merupakan sebuah Negara tunggal. Ironi terbesar selam waktu 1950-1957 ialah bahwa ketika negara inonesia terpecah-pecah negara itu juga tetap bersatu padu jarang sekali. Moto nasional bineka tunggal ika lebih cocok dengan keadaan polotik yang mana banyak terjadi perpecahan dan konflik didalam negara Indonesia.
Bab 20 hlm 533-586 berjudul demokrasi terpimpin 1957-65, membahas Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri.
Pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin, sebenarnya merupakan wujud dari obsesi Presiden Soekarno yang dituangkan dalam Konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957, yang isinya mengenai penggantian sistem Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin, pembentukan Kabinet Gotong Royong, dan pembentukan Dewan Nasional. Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kegagalan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
Bab 21 hlm 587-624 Menciptakan Orde Baru 1965-1975, membahas tentang Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar.
Kronologis lahirnya orde baru, 30 September 1965, Terjadinya pemberontakan G30S PKI. 11 Maret 1966, Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan. 12 Maret 1966, dengan memegang Supersemar Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno.7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.
Peristiwa-Pristiwa Lahirnya Orde Baru, aksi-aksi mahasiswa. Pada Sidang paripurna cabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat. Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda(KAPPI), dan pelajar (KAPI). Kemudian muncul pula KABI (buruh),KASI (Sarjana), KAWI (Wanita),dan KAGI (guru). Pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT  PANCASILA. Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat(TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi bubarkan PKI, Retool Kabinet DWIKORA, Turunkan Harga/Perbaikan Ekonomi.
Kabinet Dwikora yang disempurnakan. pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di sekitar istan mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI. Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negri yang di pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.
Surat Perintah 11 Maret 1966,  pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri“.
 Penyerahan Kekuasan. Pada tanggal 20 February 1967 presiden menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada kamis pukul 19.30 bertempat di istana Negara dengan di saksikan oleh ketua presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Ir.Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada jendral Soeharto.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tersebut, secara lagal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto yang kemudian di sebut Orde Baru pun mulai menjalankan pemerintahannya.
Bab 22 hlm 625-658, berjudul Masa Keemasan Orde Baru 1976, membahas tentang Pada masa Orde Baru antara tahun 1975-1990 merupakan, bisa disebut dengan masa keemasan Presiden Soeharto. Kemajuan-kemajuan segnifikan dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi patut di apresiasi. Serta Program Keluarga Berencana yang merupakan program tersukses pada waktu itu. Investasi besar-besaran pun ditanam. Sehingga menghasilkan swasembada beras dan bahan pangan lainnya. Kalaupun dibandingkan dengan zaman colonial Belanda dan Orde Lama, rezim sukses memperbaiki, mengekploitasi dan mengembangkan Indonesia.
Bab 23  hlm 659-692, berjudul Tantangan, Krisis Dan Keruntuhan Orde Baru, 1989-1998, membahas tentang penyebab utama adanya krisis ekonomi  berkaitan erat dengan  Instabilitas politik  antara lain akibat adanya konflik antara lembaga eksekutif (Presiden) dengan lembaga legislatif (DPR-RI), yang  akhirnya  menimbulkan krisis konstitusi dan ketegangan politik di masyarakat luas.
Instabilitas keamanan  antara lain akibat adanya konflik bernuansa sara di Ambon/ Maluku, Poso dan Sampit., adanya gerakan separatisme GAM dan OPM serta meningkatnya perbuatan kriminalitas yang makin sadis. Hal ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah penyebab utama timbulnya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sampai sekarang aparat Kejaksaan Agung belum berhasil menuntaskan kasus korupsi penyalahgunaan dana BLBI. Hasil pemeriksaan BPK tahun Anggaran 2000 di Departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk di Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara oleh oknum-oknum Pejabat/Aparatur Pemerintah.
Bab 24 hlm 693-731, berjudul Indonesia Reformasi, 1998-2004, membahas tentang Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998.
Demonstrasi Mahasiswa. Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15.
Peristiwa Trisakti. Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.
Kerusuhan Mei 1998. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.
Pendudukan Gedung MPR/DPR. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai pendapat pribadi.
Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Presiden Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat.
Pengunduran Diri Presiden Soeharto. Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, ”Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”. Ini beliau lakukan setelah mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi.
Bab 25 hlm 732, berjudul indonesia sejak 2004, membahas tentang Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada
2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden.
Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan Megawati.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY.

D.    KELEMAHAN DAN KELEBIHAN BUKU
KELEBIHAN
·         Ricklefs mengisahkan perjalanan bangsa Indonesia dari zaman ke zaman yang penuh warna, lengkap dengan aneka persoalan dan pertikaian baik internal maupun eksternalnya. Di balik struktur narasinya, buku ini menjawab pertanyaan bagaimana komunitas-komunitas dari berbagai kepulauan Indonesia, dengan rupa-rupa etnis, bahasa, dan dalam negara-negara kerajaan yang terpisah-pisah, bisa bersatu menjadi sebuah bangsa modern. 
·         M.C. Ricklefs menyuguhkannya Sejarah Indonesia Modern secara mendasar sekaligus terperinci. 
·         Ricklefs mencoba membuat sebuah buku teks sejarah Indonesia yang berdasarkan sebuah narasi yang berdasarkan bukti sejarah yang rinci.
·         Ricklefs dalam karyanya ini telah memberikan gambaran yang begitu jelas mengenai historiografi Indonesia, perjalanan sejarah Indonesia yang dia tulis dengan rentang waktu yang begitu panjang dapat dia uraikan secara kronologis dan tematis dengan menjelaskan narasi yang begitu menarik dan ringan sehingga mudah dimengerti membuat karyanya ini patut menjadi acuan bagi Mahasiswa dan Sejarawan yang mau meneliti tentang Indonesia karena banyak hal yang terangkum baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.
KEKURANGAN
·         Dalam bukunya, Ricklefs menekankan bahwa sejarah Indonesia yang dia tulis secara sadar lebih mengutamakan mengenai sejarah Jawa ketimbang luar Jawa. Alasan yang diambil adalah: Jawa lebih banyak dikaji daripada pulau-pulau lain, Penduduknya mewakili separuh dari rakyat Indonesia,  Jawa menjadi pusat dari sejarah politik baik masa kolonial dan kemerdekaan  dan alasan pribadi, dimana penelitian Ricklefs kebanyakan tentang Jawa.